Menu

Mode Gelap
Pejabat Dinas Pendidikan Sumsel Jadi Tersangka, Ini Kasusnya 5 Tersangka Segera Diadili Dalam Kasus Korupsi BTS Kominfo Rp 8 Triliun Gayus Lumbuun Mantan Hakim Agung Pertanyakan Gugatan Kewenangan Jaksa Selidiki Korupsi

AKSI · 2 Agu 2023 01:13 WIB

LAPORKAN ROCKY GERUNG KE POLISI MENCIDERAI PRINSIP HAM DAN DEMOKRASI

 LAPORKAN ROCKY GERUNG KE POLISI MENCIDERAI PRINSIP HAM DAN DEMOKRASI Perbesar

Koruptor id – Bandar Lampung: Pelaporan terhadap Rocky Gerung Kepolisian dinilai Ketua DPD IKADIN Lampung, Penta Peturun menciderai prinsip HAM dan Demokrasi.

“Konstitusi kita menjamin kebebasan berpendapat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD dan diperjelas kembali pada Pasal 23 Ayat 2 serta pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat itu hak setiap warga negara, kalau ada warga negara yang mengeluarkan pikirannya untuk kritik kebijakan Penguasa justru seharusnya dilindungi bukan malah dilaporkan.” Ujar Penta .

Penta menambahkan, dalam video yang dijadikan dasar pelaporan Relawan Jokowi justru berisi kritik yang ditujukan Rocky pada kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dan bukan ditujukan pada pribadi Jokowi. Menurut Penta, kalau Presiden merasa terhina semestinya dirinya melaporkan sendiri, karena pasal penghinaan tehadap pejabat publik merupakan delik aduan sebagaimana putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015.

“Saya melihat kritik yang disampaikan Rocky merupakan kritik yang ditujukan untuk kepentingan Publik bukan privat, karena ditujukan pada kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi. Dan bukan ditujukan untuk menghina pribadi atau personal Jokowi. Kalaupun Presiden Jokowi merasa dirinya dihina mesti dia sendiri yang membuat laporan bukan relawan-relawan itu, karena pasal Penghinaan terhadap pejabat merupakan delik aduan sebagaimana putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015”. Ujar Penta yang merupakan mantan Direktur LBH Bandar Lampung.

Selain itu Penta menilai, bila kritik yang disampaikan oleh warga negara berujung pada pelaporan ke kepolisian, menunjukkan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Kritik semestinya diselesaikan dengan jalan dialog bukan pelaporan ke kepolisian.

“Ini kan menunjukkan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, kritik kok berujung pelaporan ke kepolisian, padahal kebebasan berpendapat dijamin konstitusi. Seharusnya dalam iklim demokrasi, kritik itu diselesaikan di meja diskusi bukan di meja hijau”.tutup Penta.

Follow WhatsApp Channel Koruptor.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Sesuai Undang Undang, Pj Bupati Hani Syopiar Rustam Bakal Tata Kembali Aset Negara di Banyuasin

6 Desember 2023 - 21:39 WIB

Dipanggil Pj Bupati Melalui Sekda, Camat Muara Telang Akui Kesalahan

6 November 2023 - 22:44 WIB

Aksi LSM Macan Tutul Lakukan Aksi Damai Didepan Kantor Walikota Palembang

7 Agustus 2023 - 15:23 WIB

Protes Pengeledahan Kantor Advokat oleh Kejaksaan Agung

18 Juli 2023 - 16:25 WIB

Ratusan Massa Gerudug Pemkab Lahat, Cik Ujang Terima Raport Merah.

16 Mei 2023 - 19:16 WIB

Trending di AKSI