Oleh: Reki Fahlevi
Transparansi dalam dunia pendidikan merupakan aspek fundamental yang harus dijaga demi menciptakan sistem yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan siswa. Dalam konteks ini, inisiatif Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, yang mendorong sekolah-sekolah untuk membangun website resmi adalah langkah strategis yang sangat relevan.
Lampung Education Watch (LEW) sebagai lembaga pemantau pendidikan mendukung penuh kebijakan ini, karena akan membawa dampak positif bagi dunia pendidikan, baik dari segi transparansi anggaran maupun peningkatan mutu layanan pendidikan.
Pembangunan website sekolah merupakan alat penting dalam memastikan keterbukaan informasi publik. Melalui website terpadu dan terintegrasi, berbagai informasi seperti laporan keuangan, alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program kerja, prestasi siswa, serta kebijakan sekolah, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, khususnya orang tua siswa.
Lampung Education Watch menilai salah satu permasalahan dalam pengelolaan pendidikan yakni minimnya akses masyarakat terhadap informasi, banyak sekolah yang belum secara terbuka menyampaikan laporan penggunaan anggaran, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan dana. Dengan adanya website yang dikelola dengan baik dan diperbarui secara berkala, pengelolaan dana pendidikan bisa lebih terpantau, dan resiko penyimpangan dapat diminimalisir.
Lebih jauh, website sekolah juga dapat dimanfaatkan sebagai platform pembelajaran digital. Dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat seperti saat ini, sekolah harus beradaptasi dengan metode pembelajaran berbasis digital. Melalui website, sekolah dapat menyediakan bahan ajar, tugas, video pembelajaran, serta materi tambahan yang dapat diakses siswa kapan saja dan di mana saja.
Kebijakan ini tentu memerlukan kesiapan dari berbagai pihak, terutama dari sisi sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Tidak semua sekolah memiliki tenaga pendidik atau staf administrasi yang memiliki keterampilan dalam mengelola website. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung perlu menggelar pelatihan khusus bagi tenaga pendidik agar mereka mampu mengelola website dengan baik dan memastikan kontennya selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan sekolah.
Lampung Education Watch juga menekankan pentingnya pengawasan dalam implementasi kebijakan ini. Sehingga setiap sekolah benar-benar menggunakan dan menyampaikan informasi yang transparan. Jika website hanya dibuat sebagai formalitas tanpa ada pembaruan rutin, maka tujuan utama dari kebijakan ini tidak akan tercapai.
Untuk memastikan efektivitasnya, pemerintah dapat mewajibkan setiap sekolah mempublikasikan laporan keuangan mereka secara berkala di website mereka. Selain itu, perlu ada evaluasi rutin dari pihak independen atau auditor guna memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan benar-benar mencerminkan kondisi yang ada di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau dugaan penyalahgunaan, tindakan korektif harus segera diambil.
Di sisi lain, sekolah juga harus memanfaatkan website sebagai sarana untuk membangun reputasi yang baik. Dengan menampilkan prestasi siswa, kegiatan ekstrakurikuler, serta berbagai program unggulan, website dapat menjadi alat promosi yang efektif bagi sekolah dalam menarik minat calon siswa baru serta membangun kepercayaan publik.
Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah resistensi dari sebagian pihak yang mungkin merasa keberatan dengan kebijakan ini, terutama jika mereka selama ini tidak terbiasa dengan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang intensif agar semua pihak memahami manfaat jangka panjang dari kebijakan ini.
Lampung Education Watch juga mengusulkan agar kebijakan ini diperkuat dengan regulasi yang jelas, misalnya melalui peraturan walikota (Perwali) atau surat edaran dari Dinas Pendidikan. Dengan adanya regulasi yang mengikat, setiap sekolah memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan kebijakan ini dan tidak bisa mengabaikannya begitu saja.
Selain itu, perlu adanya insentif bagi sekolah yang berhasil mengelola website mereka dengan baik. Pemerintah dapat memberikan penghargaan atau tambahan dana bagi sekolah yang menunjukkan transparansi tinggi dalam pengelolaan anggaran dan layanan pendidikan. Dengan demikian, sekolah-sekolah akan lebih termotivasi untuk menerapkan kebijakan ini dengan sungguh-sungguh.
Peran serta masyarakat juga tidak kalah penting dalam mengawasi dan memanfaatkan website sekolah. Jika menemukan informasi yang tidak sesuai atau kurang transparan, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan atau bahkan melaporkannya kepada otoritas terkait. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, kebijakan ini dapat benar-benar berjalan efektif dan tidak hanya menjadi aturan yang diabaikan.
Langkah Komisi IV DPRD Bandar Lampung dalam mendorong sekolah-sekolah untuk membangun website resmi adalah langkah progresif yang patut didukung. Jika diterapkan dengan serius, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memperkuat komunikasi antara sekolah dan masyarakat serta meningkatkan mutu pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi.
Dengan implementasi yang baik dan dukungan dari semua pihak, kebijakan ini akan membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Lampung Education Watch berharap agar inisiatif ini dapat segera diwujudkan dan memberikan dampak nyata bagi pendidikan di Bandar Lampung. (*)
